Bansos warga miskin covid Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah memperhatikan kinerja alokasi Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19 secara tepat dan efektif. Dengan mengantisipasi dampak sistemik dari pandemi tersebut, ia memandang pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan bahwa anggaran dan sumber daya sosial terus diarahkan ke arah yang tepat.
Dalam bidang ekonomi, pandemi COVID-19 telah memicu kelemahan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus turut menghadirkan langkah-langkah penanganan yang mendukung kestabilan ekonomi. “Intinya, jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Pemerintah harus siap,” ujar Hardjuno saat menyampaikan Bakti Sosial di Ciawi, Bogor, Kamis, 7 Mei 2020.
Dalam acara Baksos tersebut hadir Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Bendahara Umum HMS Center Drs. Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center, D’Hiru. Setelah di Bogor, HMS Center akan menggelar Baksos serupa di Banten pada Minggu (10/5), dengan membagikan 2500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak Covid-19.
HMS Center jelas Hardjuno berkomitmen untuk terus membantu masyarakat melalui program bantuan yang tepat sasaran. Komitmen ini menunjukkan upaya HMS Center untuk berjuang demi kemaslahatan umat, dengan tekad untuk menyediakan bantuan yang akurat dan efektif. “Kami terus bersinar demi kemaslahatan umat, dan tidak mau umat melarat,” ucapnya.
Dalam kondisi wabah saat ini, pemerintah berupaya mengurangi beban ekonomi rakyat sebagai bagian dari upaya mensejahterakan rakyat, sesuai dengan amanat konstitusi yang menetapkan prinsip pemerintah sebagai wewenang untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sistem tersebut berdasarkan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa semua kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan membangun negara yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan sosial.
Dalam pengelolaan Bansos, pemerintah harus memastikan penyaluran dana secara tepat sasaran dengan data yang akurat dan valid sesuai kondisi terkini di lapangan. Tindakannya harus disiplin, dengan tidak boleh terjadi kecurangan atau penyalaman yang berkelanjutan. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses penggunaan sumber daya yang telah disalurkan.
Namun, ada kekhawatiran bahwa data penerima Bansos masih belum akurat, yang menyebabkan ketidakjelasan dan potensi konflik terhadap efektivitas pengelolaan. Oleh karena itu, pemerintah diminta bekerja keras dan dengan keterampilan tinggi untuk memperbaiki data tersebut dengan memperhatikan kebenaran dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, perbaikan data menjadi tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa manfaat dari sumber pendapatan sosial tercapai secara merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Dalam konteks penyebaran COVID-19, korban yang terkena dampak terutama berasal dari pekerja di sektor informal, dan tren ini mulai merembet ke sektor formal seiring perlambatan laju perekonomian yang memengaruhi sektor riil. Dengan pertumbuhan jumlah warga rentan ekonomi yang meningkat, kondisi ekonomi makin menguatkan kemungkinan adanya peningkatan jumlah penduduk yang miskin.
Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen agar lebih kompak dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19. Kerjasama lintas departemen menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi koordinasi dan kinerja dalam mengendalikan penyebaran penyakit.
Paragraf berita yang dijelaskan secara formal berikut: Sejumlah pihak mengaku terjadi kegagalan komunikasi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tindakan pemerintah, terutama dalam konteks penerapan aturan perjalanan. Di tengah keterbatasan koordinasi antara lembaga pemerintah, keputusan yang saling bertentangan, seperti mempertimbangkan kewenangan pemerintah, menjadi penyebab kegagalan implementasi yang jelas. Tidak bisa jadi keputusan yang konsekuen jika tidak terkendali dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik, dan memperbaiki tata kelola pengaturan perjalanan. Dengan keberlanjutan yang baik, keterbatasan koordinasi tidak terdapat pada sistem yang lebih baik. Jika tidak terjadi perbaikan, terus-menerus menjadi masalah. Tapi bagaimana terjadi keterbatasan? Terlebih dari pada tindakan yang terus-menerus tidak seimbang dan membagi. Sebaliknya, perlu diberikan perhatian untuk mengatur terhadap masukan, dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan konsisten, dan mewujudkan pelayanan yang lebih terpadu, yang menyerupai pendekatan keberlanjutan.
